Sudahkah Anda mendengar berita tentang Program Prioritas Pendidikan? Program prioritas pendidikan untuk tahun anggaran 2021 telah diumumkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim.
Jumlah program yang direncanakan adalah tujuh program yang berhubungan dengan filosofi Mereka Belajar.
Hampir semua program bertujuan untuk memberikan kemerdekaan bagi murid, guru, unit pendidikan, dan ekosistem pendidikan untuk terus berpartisipasi di dalam dunia pendidikan.
Tujuh Program Prioritas Pendidikan dari Kemendikbud
Pemerintah telah menyiapkan sejumlah dana untuk menyukseskan program ini. Dengan adanya program ini, diharapkan akan lahir Sumber Daya Manusia yang lebih unggul di masa depan sehingga dapat membuat Indonesia menjadi negara yang lebih baik.
Berikut ini tujuh program prioritas pendidikan yang telah direncanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.:
1. Pembiayaan Pendidikan
Nadiem Makarim menyebutkan bahwa hal paling penting yang menjadi fokus Kemendikbud adalah kemerdekaan akses untuk mendapat pendidikan bagi seluruh aspek pendidikan. Untuk tahun 2021, total anggaran yang disiapkan adalah sebesar Rp 27,26 Triliun.
Nantinya dana tersebut akan digunakan untuk membiayai pendidikan melalui beberapa program. Di antara program yang dimaksud adalah PIP/KIP Sekolah, KIP Kuliah, tunjangan guru, dan juga pembinaan Sekolah Indonesia Luar Negeri.
PIP atau KIP Sekolah ditetapkan anggaran sebesar Rp 9,6 Miliar dengan menyasar sejumlah 17,9 juta murid. Sedangkan KIP Kuliah ditetapkan anggaran sebesar Rp 10 Miliar dengan sasaran sebanyak 1 juta mahasiswa.
Untuk tunjangan profesi guru, dana yang disiapkan adalah Rp 7 Miliar dengan jumlah sasaran sebanyak 363.000 guru. Hal itu ditujukan agar masyarakat yang kurang mampu tetap bisa menikmati kemerdekaan akses pendidikan.
2. Digitalisasi Sekolah
Program prioritas pendidikan Mereka Belajar yang kedua adalah digitalisasi sekolah. Nadiem Makarim mengungkapkan bahwa program ini diharapkan mampu menjadi jalan kemerdekaan bagi murid untuk memperoleh informasi dan konten yang setara satu sama lain.
Digitalisasi sekolah sendiri merupakan program Kemendikbud untuk memberikan kemerdekaan di daerah mana pun agar muridnya dapat mengakses konten-konten kurikulum yang baik, akses pelatihan, serta berbagai macam bantuan via digital.
Program ini direncanakan terdiri atas empat kegiatan. Yang pertama adalah penguatan platform digital yang mendukung jalannya proses pendidikan dengan anggaran biaya sebesar Rp 109,85 Miliar.
Kedua, pengadaan konten pembelajaran sebagai salah satu program di TVRI dengan total anggaran sebesar Rp 132 Miliar.
Yang ketiga adalah pengadaan bahan belajar dan model media pendidikan digital yang diberikan anggaran sebesar Rp 74,02 Miliar. Terakhir, penyediaan sarana pendidikan seperti laptop dan komputer dengan anggaran Rp 1,175 Triliun.
3. Pemajuan Budaya Bangsa
Yang terakhir, program prioritas pendidikan mengadakan Pemajuan Budaya Bangsa dengan berbagai kegiatan yang dilaksanakan di lingkup pendidikan.
Kegiatan yang dimaksud meliputi peningkatan SDM dan lembaga kebudayaan, penguatan desa dan fasilitas kebudayaan, acara kebudayaan dan program publik, pengelolaan cagar budaya dan warisan budaya non benda, dan masih banyak lainnya. Untuk program ini, dana yang disiapkan adalah sebesar Rp 622,6 Miliar.
4. Sekolah Penggerak dan Guru Penggerak
Menurut Nadiem, program ini secara substantif menjadi program yang paling penting karena untuk meningkatkan mutu harus meningkatkan kualitas dari guru terlebih dahulu.
Program ini terdiri dari empat poin, yaitu sertifikasi guru dan tenaga pendidikan; peningkatan kompetensi dan kualifikasi GTK; penjaminan mutu, advokasi daerah dan sekolah; serta pembinaan peserta didik.
Nadiem juga memaparkan bahwa Guru Penggerak merupakan metode identifikasi guru-guru baru untuk memastikan lahirnya guru yang kompeten dan memiliki jiwa kepemimpinan.
5. Peningkatan Kualitas Kurikulum dan Asesmen Kompetensi Minimum
Pada tahun 2021, Ujian Nasional (UN) akan resmi diganti menjadi Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) dan survei karakter. Program prioritas pendidikan AKM nantinya akan berfokus pada cara mengukur kompetensi menggunakan standar yang lebih global.
Jadi, standar yang digunakan bukan hanya bergabung pada materi informasi melainkan mengedepankan kemampuan bernalar dan nilai-nilai Pancasila. Dana yang disiapkan untuk program ini adalah sebesar Rp 1,48 Triliun.
6. Revitalisasi Pendidikan Vokasi
Program prioritas pendidikan yang selanjutnya adalah revitalisasi pendidikan vokasi dengan mengadakan “pernikahan massal” antara pendidikan vokasi dan industri. Dalam hal ini, fokus utamanya adalah pengembangan Sumber Daya Manusia kemudian dilanjutkan dengan pengembangan sarana dan prasarana.
Hal ini tentu menjadi kemerdekaan bagi Politeknik dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) untuk membawa pelatih, pakar-pakar dan guru terbaik dari lingkungan industri. Untuk program ini, dana yang dialokasikan adalah Rp 5,20 Triliun.
7. Kampus Merdeka
Program prioritas pendidikan yang satu ini bertujuan untuk membantu transformasi perguruan tinggi agar menjadi universitas yang lebih otonom dan akuntabel. Universitas juga diberikan kebebasan untuk menentukan takdirnya sendiri, sehingga setiap universitas dapat menentukan spesialisasi mereka sendiri.
Untuk program ini, dana yang dialokasikan adalah sebesar Rp 4,42 Triliun. Adanya program ini juga memungkinkan mahasiswa untuk mengembangkan dirinya di luar lingkungan kampus.
Kunci Agar Program Prioritas Pendidikan Cepat Terealisasi
Agar cepat terealisasi dengan baik, program nasional pendidikan harus selalu memperhitungkan kesiapan beberapa sektor pendukung. Beberapa sektor yang dimaksud tersebut justru pengelolaannya dilakukan oleh instansi di luar Kemendikbud.
Jadi, diperlukan kolaborasi yang kuat antara Kemendikbud dengan kementerian dan instansi lainnya untuk mewujudkan hal tersebut. Hal ini dikarenakan program-program tersebut membutuhkan peran dari instansi lain untuk kesuksesannya.
Misalnya program digitalisasi sekolah, diperlukan dukungan dan bantuan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo).
Pasalnya, di Indonesia memang hanya Kemkominfo yang memiliki kewenangan untuk menangani infrastruktur komunikasi dan telekomunikasi. Jika Kemendikbud menjalankannya sendiri, maka tentu saja hal ini menyalahi peraturan yang berlaku.
Untuk program revitalisasi pendidikan vokasi, juga diperlukan kerja sama dengan para pelaku industri agar kebutuhan pasokan SDM yang berkualitas dapat terpenuhi.
Begitu pula dengan program prioritas pendidikan yang lain. Jadi, secara umum pelaksanaan program ini bukan hanya semata-mata tentang pengalokasian dana.
Lebih dari itu, untuk merealisasikan program ini harus tercipta kolaborasi yang harmonis antara Kemendikbud dengan instansi-instansi lainnya.
Selain perlunya dukungan dan sumbangsih dari instansi lain, untuk mewujudkan program ini juga diperlukan keinginan yang kuat dari para pelaku pendidikan. Mulai dari murid, guru, hingga seluruh komponen ekosistem pendidikan lainnya.
Seperti halnya guru, perlu mengikuti komunitas guru belajar untuk meningkatkan kompetensinya. Bahkan, diperlukan juga dukungan dari masyarakat luas untuk tercapainya program ini. Jika masyarakat juga antusias untuk merealisasikan program ini, pastinya program ini juga cepat terlaksana.
Pasalnya, sekarang ini banyak masyarakat yang justru menyebarkan informasi hoaks berkaitan dengan pendidikan. Misalnya, belakangan ini muncul isu yang menyebutkan bahwa mata pelajaran Pendidikan Agama dan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan telah dijadikan satu.
Padahal, sampai saat ini kedua subjek tersebut masih menjadi mata pelajaran tersendiri di sekolah, mulai dari sekolah dasar hingga sekolah menengah.
Itu tadi informasi mengenai tujuh program prioritas pendidikan yang diberlakukan oleh Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Selain mengadakan program tersebut, Nadiem Makarim juga telah merencanakan beberapa program lain untuk menjawab tantangan memperbaiki pendidikan Indonesia.
Kemudian tugas kita sebagai masyarakat adalah mendukung program-program yang dirasa baik untuk mewujudkan Indonesia yang lebih maju di bidang pendidikan.
Editted: 17/06/2021 by IDNarmadi.